Warga Geruduk Polres Depok Kasus Penganiayaan TNI AL

Warga Geruduk Polres Metro Depok Sebagai Bentuk Protes Atas Penganiayaan yang Menimpa Warga Sipil oleh Oknum TNI AL.

Warga Geruduk Polres Metro Depok Sebagai Bentuk Protes Atas Penganiayaan yang Menimpa Warga Sipil oleh Oknum TNI AL. Massa menuntut agar kasus tersebut segera di tangani secara transparan dan pelaku di proses hukum. Aksi ini menjadi sorotan publik karena menunjukkan keresahan masyarakat terhadap perlindungan hak warga dan penegakan hukum.

Kota Depok kembali di guncang insiden yang memicu protes publik. Pada Senin, 5 Januari 2026, sejumlah warga yang mengatasnamakan perwakilan korban penganiayaan oleh prajurit TNI AL berinisial M mendatangi Mapolres Metro Depok. Aksi ini merupakan bentuk desakan agar kasus penganiayaan yang menewaskan salah satu korban, WAT (24), segera di usut tuntas dan pelaku di hukum sesuai hukum yang berlaku.

Warga Geruduk Polres Metro Depok dengan membawa spanduk dan poster tuntutan keadilan, menuntut agar kasus penganiayaan yang menewaskan WAT segera di tangani. Mereka menyerukan agar pelaku di proses sesuai hukum dan penanganan kasus di lakukan secara transparan. Aksi ini menunjukkan kekecewaan masyarakat terhadap lambatnya penegakan hukum dan menegaskan bahwa warga aktif mengawal proses keadilan bagi korban.

Insiden penganiayaan ini menjadi sorotan masyarakat karena korban, seorang buruh harian lepas, meninggal dunia akibat tindakan kekerasan yang di lakukan M. Protes warga menegaskan tuntutan agar penegakan hukum tidak berpihak dan transparan. Berikut penjelasan kronologi, tanggapan aparat, dampak, dan pelajaran dari kejadian ini.

Kronologi Penganiayaan dan Kematian WAT

Kronologi Penganiayaan dan Kematian WAT menunjukkan bagaimana sebuah dugaan sederhana bisa berujung tragedi. Serda M melakukan kekerasan terhadap WAT dan rekannya DN hingga salah satu korban meninggal dunia. Peristiwa ini menjadi sorotan publik karena menyangkut tindakan aparat terhadap warga sipil yang berakibat fatal.

Peristiwa ini terjadi pada Jumat dini hari, 2 Januari 2026, di wilayah Tapos, Kota Depok. Pelaku, Serda M, bersama seorang warga sipil, mencurigai adanya aktivitas ilegal yang di lakukan korban WAT dan rekannya, DN (39). Dugaan ini memicu tindakan kekerasan fisik oleh M terhadap kedua korban.

Menurut laporan awal, kekerasan yang dilakukan M bersifat langsung dan brutal, sehingga salah satu korban, WAT, meninggal dunia. DN mengalami luka-luka serius, namun selamat setelah mendapatkan perawatan medis. Kejadian ini mengundang perhatian publik, karena menyangkut tindakan aparat negara terhadap warga sipil yang berakhir fatal.

Kuasa hukum korban, Aziz Talalu, menyatakan bahwa kasus ini seharusnya bisa di tangani lebih cepat tanpa harus menunggu laporan resmi. Aziz menekankan bahwa tindakan ini termasuk delik biasa, bukan delik aduan, sehingga aparat seharusnya langsung mengamankan TKP dan memastikan barang bukti tidak hilang. Ia juga menuntut agar pelaku lain yang terlibat segera di tangkap dan di proses hukum.

Aziz menambahkan bahwa penanganan cepat sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi keluarga korban. Ia menekankan perlunya koordinasi antara kepolisian, aparat militer, dan pihak terkait agar proses penyelidikan berjalan transparan. Selain itu, ia berharap masyarakat dapat melihat bahwa tindakan kekerasan oleh oknum aparat tidak akan di tutup-tutupi dan semua pelaku akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Aksi Massa dan Protes di Mapolres Depok

Aksi Massa dan Protes di Mapolres Depok berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Warga yang datang menuntut keadilan bagi korban penganiayaan oleh oknum TNI AL berinisiatif menyuarakan tuntutan mereka secara damai, sambil membawa poster dan spanduk. Kehadiran massa ini menunjukkan solidaritas masyarakat terhadap korban dan menegaskan pentingnya penegakan hukum yang transparan.

Pada Senin siang, 5 Januari 2026, massa mayoritas berpakaian putih berkumpul di Mapolres Metro Depok. Mereka menyerukan tuntutan agar kasus ini di usut tuntas dan pelaku dihukum setimpal. Beberapa orasi menekankan rasa ketidakadilan dan meminta aparat kepolisian bertindak tegas.

Aparat kepolisian yang berjaga di lokasi berupaya menertibkan situasi dan menjaga ketertiban. Beberapa petugas perlahan menggiring massa ke area depan mapolres dan mencoba meredakan amarah mereka agar aksi tetap kondusif. Hingga pukul 13.18 WIB, massa masih berada di sekitar Mapolres menunggu pertemuan antara kuasa hukum korban dan pihak kepolisian.

Aksi ini menyoroti pentingnya komunikasi antara aparat dan masyarakat. Kehadiran massa tidak hanya sebagai bentuk protes, tetapi juga sebagai pengingat bagi pihak berwenang agar menangani kasus penganiayaan dengan transparan dan adil.

Selain sebagai bentuk protes, kehadiran massa juga menjadi tekanan sosial agar proses hukum berjalan cepat dan terbuka. Warga berharap aparat tidak hanya menindak pelaku utama, tetapi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain. Aksi ini memperlihatkan bahwa masyarakat aktif mengawal kasus hukum demi memastikan keadilan di tegakkan, sekaligus mengingatkan institusi keamanan akan tanggung jawab mereka kepada publik.

Penanganan Hukum dan Proses Militer

Penanganan Hukum dan Proses Militer terhadap Serda M di lakukan secara ketat sesuai aturan TNI. Aparat militer memastikan bahwa pemeriksaan berlangsung transparan dan profesional, sekaligus menegaskan bahwa tindakan kekerasan terhadap warga sipil tidak di toleransi. Proses ini juga melibatkan koordinasi dengan kepolisian agar penyelidikan berjalan menyeluruh dan semua bukti dapat di pertanggungjawabkan secara hukum.

Pelaku penganiayaan, Serda M, kini telah di amankan oleh Polisi Militer Kodal III. Berkas perkara juga telah di limpahkan dari Polsek Cimanggis. Saat ini, M sedang menjalani pemeriksaan intensif sesuai prosedur hukum militer.

Kasus ini menarik perhatian karena menyangkut aparat TNI AL yang melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Hukum militer memiliki mekanisme tersendiri untuk menangani anggota TNI, namun publik menuntut agar proses hukum tetap terbuka dan tidak ada penyembunyian fakta.

Sementara itu, korban yang meninggal, WAT, merupakan buruh harian lepas. DN, korban lainnya, bekerja sebagai tukang parkir. Status pekerjaan keduanya menunjukkan bahwa korban termasuk warga yang hidup sederhana, sehingga insiden ini menimbulkan simpati besar dari masyarakat, khususnya komunitas pekerja dan warga lokal.

Dampak Sosial dan Pelajaran dari Kasus Ini

Dampak Sosial dan Pelajaran dari Kasus Ini terlihat jelas dalam reaksi masyarakat terhadap insiden penganiayaan oleh oknum TNI AL. Kasus ini tidak hanya menimbulkan keprihatinan publik, tetapi juga menjadi pengingat penting tentang perlunya transparansi, penegakan hukum yang tegas, dan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat. Peristiwa ini memberi pelajaran bahwa pengawasan masyarakat dan kepatuhan terhadap prosedur hukum sangat krusial untuk mencegah tragedi serupa.

Kasus ini menimbulkan beberapa dampak sosial penting. Pertama, kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan di uji. Kekerasan yang di lakukan oknum TNI terhadap warga sipil menimbulkan ketakutan sekaligus rasa marah, sehingga warga merasa perlu mengawal proses hukum agar keadilan di tegakkan.

Kedua, kasus ini mengingatkan pentingnya pengawasan internal dalam institusi militer. Anggota TNI yang melakukan tindakan di luar prosedur hukum sipil atau militer harus segera di proses agar tidak menimbulkan preseden buruk.

Ketiga, masyarakat mendapatkan pelajaran tentang pentingnya penegakan hukum yang transparan dan cepat. Ketika proses hukum tertunda atau tidak jelas, masyarakat cenderung melakukan aksi protes langsung untuk menuntut keadilan.

Kasus ini juga menekankan perlunya pendidikan hak asasi manusia dan prosedur penggunaan kekerasan bagi aparat. Tindakan yang berlebihan tidak hanya merugikan korban, tetapi juga merusak citra institusi dan memicu ketidakpercayaan publik.

Selain itu, kasus ini memperlihatkan pentingnya mekanisme pengaduan yang jelas bagi masyarakat ketika mengalami atau menyaksikan kekerasan oleh aparat. Proses hukum yang lambat atau tidak transparan mendorong warga untuk mengambil tindakan sendiri guna menuntut keadilan. Situasi inilah yang akhirnya membuat Warga Geruduk Polres.